REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial mengusulkan beras bagi masyarakat miskin bisa disalurkan secara gratis. Usulan tersebut berdasarkan pertimbangan kalau masih banyak orang miskin yang kesulitan untuk menebus raskin.
"Ada arahan dari Mensos agar raskin yang dibagikan 15 kilogram setiap bulan bisa gratis tapi jumlahnya dikurangi 10 kilogram," kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Hartono Laras, di Jakarta, Senin (3/12).
Hal itu disampaikan Hartono di sela-sela rapat koordinasi penanggulangan fakir miskin. Rapat tersebut dihadiri para pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan kemiskinan.
Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial menjadi leading sektor. Dalam undang-undang tersebut juga turut membahas mengenai penyaluran raskin bagi masyarakat miskin.
Hartono mengatakan, selama ini rumah tangga sasaran raskin harus menebus Rp 1.600 untuk setiap kilogram raskin dengan asumsi raskin Rp 6.600 per kilogram sehingga pemerintah mensubsidi Rp 5.000 dengan total subsidi Rp 15,7 triliun.
"Kami ingin mengusulkan itu karena pertimbangannya tidak mudah bagi orang miskin untuk menebus raskin karena tidak semua orang miskin punya pendapatan," kata Hartono.
Dalam penyaluran raskin tersebut juga ada syarat-syarat tertentu yang diminta Kementerian Sosial agar penyalurannya tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan kualitas.
Dalam rapat tersebut juga banyak masukan dari daerah agar dukungan pembiayaannya tidak hanya sampai pada titik distribusi yaitu di kecamatan dan desa, tapi juga sampai rumah tangga sasaran.
"Kemensos ingin gratis dan sistem pendukung harus bagus serta data harus jelas juga ada biaya untuk yang membagi beras sampai ke rumah tangga sasaran," tambah dia.
Namun usul tersebut realisasinya tergantung otoritas yang menangani yaitu Bulog, kata Hartono, seraya menambahkan realisasi penyaluran raskin hingga Desember 2012 cukup baik mencapai 86 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika