REPUBLIKA.CO.ID, WONOSOBO – Nasib anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diminta jangan ditelantarkan. Apalagi terhadap anak-anak yang berada di daerah kantong TKI.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat, mengatakan aparatur pemerintah berupaya merefleksi kegiatan di kantong-kantong TKI lain di seluruh Indonesia.
"Dari mulai pendidikan Pendidikan Anak Usaha Dini (PAUD) dan kegiatan ekonomi produktif, misalnya peternakan kambing dan ayam hingga Koperasi," ujarnya di Desa Tracap, Kaliwiro, Wonosobo, Jumat (30/11).
Anak-anak, kata Jumhur, tidak boleh menjadi korban atas usaha yang dilakukan orang tua. Dia meminta anak-anak harus menjadi prioritas utama.
Namun, hal ini tidak bisa hanya menjadi tugas pemerintah saja. Perlu kerjasama dengan tugas LSM, lembaga donor internasional dan stakeholder terkait untuk memajukan pendidikan anak-anak TKI.
"Saya akan berkoordinasi dengan Kemdiknas untuk menyediakan dana yang cukup bagi pendidikan anak-anak TKI. Tidak boleh ada desa TKI yang tidak terbina khususnya anak-anaknya," ucap Jumhur.
Perbaikan kehidupan tidak hanya diperuntukkan bagi anak TKI, tetapi juga terhadap TKI itu sendiri yang bernasib kurang baik.
Untuk itu, kata Jumhur, BNP2TKI dan International Organization for Migration (IOM) Indonesia telah mengembangkan kerjasama untuk melakukan reintegrasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap TKI.
Kerjasama yang melibatkan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Wonosobo ini diwujudkan dalam bentuk program pemberdayaan 52 orang dari 72 TKI TPPO di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. "Saya bersyukur bisa meresmikan Kampung TKI dan Peluncuran Koperasi TKI di Desa Tracap, Kabupaten Wonosobo," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
