REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Taman Makam Purna Bhakti Negara baru saja dicanangkan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Tak hanya PNS dan purna yang wafat, Istri dan pasangan pun akan diperbolehkan.

Sekretaris KORPRI Jawa Barat Abas Basari mengatakan Anggaran yang dikucurkan untuk pemakaman ini berasal dari APBD Jawa Barat (Jabar). Namun anggaran tersebut baru dimasukkan pada APBD 2013 sehingga belum dapat dipastikan besarannya.

Pemakaman tersebut menggunakan lahan milik pemerintah provinsi Jabar. "Karena berada di wilayah Kabupaten Sumedang maka pembangunannya tetap berkordinasi dengan Dinas Tata Ruang pemda setempat," jelasnya, Kamis (29/11).

Abas menambahkan pemakaman tersebut dibangun sebagai penghargaan kepada abdi negara. Selain itu juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebagai abdi negara, lanjut dia, sudah sewajarnya tak hanya masa hidupnya diberikan penghargaan, setelah mereka wafat pun seharusnya dipermudah dalam pemakaman.

Bandung sebagai pusat pemerintahan dirasakan sangat sulit untuk mendapatkan lahan pemakaman. Sehingga Sumedang pun dipilih sebagai tempat penghormatan terakhir. Selain PNS dan Purna PNS beserta pasangannya, mantan pejabat daerah pun disediakan lahan di taman pemakaman ini. Diperkirakan Februari akan segera mulai dikerjakan.

Hingga saat ini pun lelang tender proyek belum mulai dilakulan. "Kita inginnya segera dilaksanakan pembangunan, namun jika ingin digunakan saat ini sudah bisa karena lahannya telah tersedia," ujarnya.

Lebih lanjut, Abas menjelaskan pemakaman tersebut belum dapat dikatakan layak jika digunakan saat ini. Saat ini pengelolaannya dialihkan langsung pada Korpri sehingga pelu ada manajemen yang jelas sedangkan site plan-nya hingga saat ini masih belum selesai dibuat.

Nantinya pemakaman ini merujuk pada pemakaman Al-Azhar Memorial Park dengan fasilitas lengkap. "Kita juga berharap pemakaman ini dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi tidak seperti TPU pada umumnya," jelasnya.

Selain itu pemakaman akan didesain untuk memfokuskan pada penghijauan. Diharapkan juga pemakaman ini tidak dipungut biaya apapun. Hingga saat ini rencana awal akan digratiskan. Namun ke depannya, Abas menekankan pada biaya pemeliharaan jika tidak ada pemasukan.

Namun karena pengelolaan diserahkan pada ODP telah ada aturannya tidak boleh melakukan bisnis apapun. tetap berpegang pada prinsip untuk menghargai abdi negara. Pembangunan nantinya dilakukan secara bertahap. Sehingga belum dapat dipastikan kapan proyek ini akan berakhir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika