REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pemkab Purwakarta masih menerapkan moratorium CPNS dari jalur umum, pada 2013 mendatang. Alasannya jumlah PNS yang ada di wilayah ini masih over load. Saat ini, jumlah PNS yang ada sekitar 8.900 orang. Padahal, merujuk pada luas wilayah, idealnya PNS yang ada maksimal 7.000 orang.
Kepala Badan Kepagawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Purwakarta, M Fajar Sidik, mengatakan, karena jumlah PNS masih melebihi kapasitas, maka untuk 2013 nanti pemkab tidak akan membuka lowongan CPNS. Asumsinya, dengan masih banyaknya pegawai, berarti anggaran akan tersedot untuk membayar gaji pegawai. Bila dibiarkan, tidak akan keseimbangan anggaran untuk belanja pegawai dengan belanja publik.
"Makanya, kami tidak akan membuka dulu lowongan CPNS," kata Fajar, kepada Republika Rabu (28/11).
Selain itu, alasan lain masih diterapkannya moratorium ini, karena jumlah pegawai honorernya masih banyak. Kisaran 2.000 sampai 3.000 orang lagi.
Jadi, pemkab akan memanfaatkan tenaga honorer dulu. Dengan kata lain, kalaupun ada alokasi CPNS untuk Purwakarta, akan diprioritaskan bagi tenaga honorer tersebut.
Apalagi, mereka sudah mengabdi sejak lama. Sehingga, sangat wajar bila ada prioritas. Karenanya, lanjut Fajar, alokasi CPNS ini, akan diisi dulu oleh tenaga honorer. Tentunya, mereka yang layak diangkat jadi PNS. Kalau tenaga honorer ini, sudah beres baru pemkab akan membuka lowongan dari jalur umum.
Diakui Fajar, persoalan kepegawaian ini sangat rumit. Mengingat, berdampak pada tatanan anggaran. Saat ini, Purwakarta sedang konsentrasi dalam pembenahan pembangunan dan layanan publik. Jadi, anggaran untuk belanja pegawai otomatis akan ada penghematan.
Salah satu, upaya untuk menghemat anggaran dari sisi belanja pegawai ini, dengan tidak menambah pegawai lagi. Justru, pegawai yang ada harus dikurangi. Salah satunya, dengan pensiun. Rata-rata, pegawai yang pensiun itu mencapai 200 orang per tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
