REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengambilan keputusan pembangunan MRT belum bisa diambil oleh Pemprov DKI dalam rapat bersama pakar, masyarakat, dan pejabat yang berkepentingan.

Masyarakat peduli MRT yang hadir menilai kajian pembangunan tidak transparan. “Kajian pembangunan MRT harus diterima semua warga secara transparan terlebih dahulu baik hard copy maupun soft copy,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) saat menutup rapat di Balai Agung sekitar pukul 17.15 WIB, Selas (28/11).

Ahok tanpa didampingi Joko Widodo yang lebih dahulu meninggalkan ruang rapat, terpaksa menutup rapat MRT tanpa keputusan. Dia mengaku tidak bisa memutuskan proyek MRT, sedangkan masyarakat Jakarta ngotot menolak pembangunan MRT.

Bahkan, Ahok dengan lantang mengatakan sangat menyayangkan jika MRT atau subway dibangun tapi saat banjir harus dipompa. Karena itu, secara terbuka kepada peserta rapat, Ahok mengaku hari ini belum bisa memutuskan. Ahok meminta minggu ini kajian yang sudah dilakukan Dirjen Perkeretaapian, PT MRT, dan Bappenas harus sudah dipublikasikan.

Sebelum meninggalkan ruangan Ahok meminta kepada Sekretaris Daerah agar segera melakukan konsolidasi terhadap para pihak. Semua kajian yang ada harus diberikan agar masyarakat juga bisa mengkaji. Pembahasan akan dilanjutkan menunggu kajian Amdal. “Jika kajian tidak bisa dibuktikan maka semua yang dikatakan hari ini omong kosong,” kata Ahok disambut tepuk tangan sebagian besar peserta rapat.

Masyarakat peduli MRT, Ruben El Kurniawan, mengaku puas dengan keputusan Ahok. Menurutnya, rencana pembangunan MRT banyak yang ditutupi dari masyarakat. Dia mengatakan baru dikasih tahu 10 bulan terakhir sementara kajian diakui pemerintah telah dilakukan selama 30 tahun.

“Saya sampai berpikir MRT akan dibangun berjajar kiri dan kanan karena semua pejabat dari lurah mengatakan pembangunan MRT rahasia. Top secret,” kata dia yang seringkali menginterupsi jalannya rapat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika