REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fraksi Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya nasib Idris Laena pada Badan Kehormatan DPR. Bagi segala persoalan yang menyangkut etik ke alat kelengkapan DPR itu.
"BK kan hasil keputusan bersama DPR, jadi fraksi serahkan ke BK urusan yang menyangkut etik," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin saat dihubungi Republika, Jum'at (23/11).
Ade mengatakan sampai saat ini fraksi belum meminta konfirmasi ke Idris perihal tuduhan pemerasan BUMN. Soal laporan Dahlan ke BK, Ade menyatakan itu merupakan hak warga negara.
Namun begitu Ade mengingatkan agar Dahlan bisa mempertanggungjawabkan laporannya. Jangan sampai laporan yang disampaikan tak memiliki fakta dan data. "Nanti nama orang rusak dan bisa menimbulkan serangan balik ke si pelapor," ujar Ade.
Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan memenuhi panggilan BK DPR untuk mengonfirmasi oknum DPR pemeras DPR. Usai menerima Dahlan, BK DPR melakukan pemeriksaan ke politikus Partai Golkar di Komisi VI Idris Laena. Idris diduga oknum DPR yang memeras DPR.
Ini diperkuat dengan pernyataan Ketua BK, M Prakosa yang menyebut Idris pernah mengakui pernah melakukan pertemuan dengan direksi BUMN.