REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PPP, M Romahurmuziy, menyatakan berbagai permasalahan negara jangan asal dibicarakan ke media massa.
Hal itu dikatakan Romahurmuziy yang mengatakan pemberitaan media massa belakangan ini selalu saja berisi konflik antara DPR dengan pemerintah atau MK dengan pemerintah seputar grasi narkoba. Belum lagi isu ketua fraksi di DPR yang diduga mendapat jatah dari BUMN.
"Ini tidak elok," jelasnya, di Jakarta, Kamis (15/11).
DPR dan MK adalah lembaga-lembaga terhormat, yang seharusnya setiap perbedaan yang ada diselesaikan di ruang rapat, bukan diumbar.
"Semakin mengumbar pernyataan, menunjukkan semakin tidak matangnya yang bersangkutan sebagai pejabat tinggi negara," paparnya.
Pihaknya mengimbau seluruh pejabat tinggi negara menahan diri. Sebagai pejabat publik yang diatur tata kelola organisasi dan hubungannya satu sama lain, hendaknya seluruh pihak mampu menggunakan saluran formal untuk menyelesaikan perbedaan.
"Bukan saling membuat statement tanpa bukti dan konfirmasi di ruang-ruang publik yang sungguh menyita energi," lanjutnya.
Menurutnya, masih banyak persoalan penting bangsa ini yang sesuai tupoksinya. Semua harus diselesaikan dengan cara yang baik, bukan dengan mengumbar-umbar pernyataan di media massa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
