REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Anis Matta, menyatakan ragu terhadap validitas data Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ia menanggapi langkah Dahlan yang menarik dua nama anggota DPR yang sebelumnya dilaporkan ke BK sebagai 'pemeras' BUMN.
"(Revisi itu) artinya menunjukkan ketidakyakinan Dahlan. Bisa jadi sumber datanya tidak jelas," ujar Anis di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (14/11).
Menurut Anis, laporan Dahlan kepada BK tersebut cacat prosedur karena hanya berdasarkan laporan yang tak disertai bukti. "Kalau pakai prosedur hadits, ini sudah cacat prosedur," tambahnya.
Meskipun demikian, Anis meminta BK DPR tetap menindaklanjuti laporan Dahlan. BK DPR harus mengungkap kebenaran dari laporan Dahlan.
Jika memang nama-nama yang dilaporkan tak terbukti bersalah, nama baiknya harus dipulihkan. "Harus ditindaklanjuti, karena tujuannya juga untuk merehabilitasi nama baik orang," kata Sekjen PKS itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
