REPUBLIKA.CO.ID, MANADO - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai Kota Manado sedang menuju ke kegagalan karena proporsi APBD-nya tidak amanah. "Ini terjadi karena dalam beberapa tahun terakhir ini, tren belanja pegawai lebih tinggi dari program," kata Ismail Amir dari Fitra, di Manado, Rabu (14/11).
Ismail Amir menyebutkan, pada 2008 dari dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 430 miliar, belanja pegawai mencapai Rp 318 miliar, sisanya untuk program, kemudian 2009 dari DAU sebesar Rp 421 miliar belanja pegawai mencapai Rp 428 miliar, 2010 DAU Rp 420 miliar untuk pegawai mencapai Rp 475 miliar dan 2011 dari DAU Rp 428 miliar belanja menyentuh angka Rp 579 miliar.
"Besarnya anggaran untuk pegawai di Manado, menunjukkan APBD Manado belum amanah dan tidak berpihak pada masyarakat sebab lebih dari separuh dibelanjakan untuk menggaji para PNS baru sisanya dibagi untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Ismail Amir.
Ismail Umar menyarankan Manado untuk makin terbuka penganggaran, melibatkan masyarakat serta mempertanggungjawabkan setiap sen rupiah yang keluar, agar bisa menuju ke pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Wali Kota Manado Vicky Lumentut menolak Manado disebut menuju kegagalan atau kebangkrutan, sebab menurutnya dalam dua tahun terakhir pemerintah sudah mengatur APBD Manado untuk bisa mengakomodir kepentingan masyarakat agar lebih amanah.
"Selain itu sebagai kota yang sudah lama, Manado memiliki sekitar 8.500 pegawai dan semua gajinya dari pusat, yang disalurkan ke daerah melalui DAU, karena itu terkesan lebih banyak dari belanja program fisik untuk pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat," kata Lumentut.
Karena itu ia mengatakan kota-kota anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengusulkan agar gaji PNS dikeluarkan dari DAU supaya jelas terlihat bahwa sebenarnya anggaran untuk pembangunan fisik juga lebih tinggi, dan sama sekali tidak menuju kegagalan atau kebangkrutan.
Ia pun menegaskan, dalam setahun terakhir ini, belanja untuk program pemerintah daerah juga lebih banyak, karena berbagai program pemerintah seperti Pembangunan Berbasis Lingkungan (PPBL) Mapaluse masuk dalam APBD 2011 dan sedang berproses, dan itu merupakan tanda pemerintah pun sangat amanah dalam menetapkan APBD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika