REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran Dahlan Iskan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VII, dinilai bisa menguak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai inefisiensi yang terjadi di PLN dan disinyalir merugikan negara hingga triliunan rupiah.

RDPU antara Komisi VII dan mantan Direktur Utama PLN itu terlaksana, di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Selasa (13/11) kemarin.

"Temuan inefisiensi PLN seperti yang ditemukan BPK tidak sekedar berkutat pada permasalahan penyediaan gas semata. Pak Dahlan Iskan seharusnya menjelaskan secara terbuka lagi. Tentu ini harus dipertanggungjawabkan," papar anggota Komisi VII DPR, Achmad Rilyadi, Rabu (14/11).

Bahkan Irel, panggilan Rilyadi, bertanya langsung kepada Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri memastikan temuan itu sudah sampai di tahap merugi atau hanya sekedar indikasi. Hasan menjawab dengan tegas ini sudah merugi, bukan lagi indikasi.

Irel pun meminta Dahlan bisa menjelaskan temuan inefisiensi ini secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga meminta agar Dahlan untuk tidak menyepelekan kerugian ini dan ikut ambil bagian untuk mengatasinya.

"Diakui atau tidak, angka 19,7 triliun untuk 2010 di masa kepemimpinan Dahlan Iskan. Nah, seharusnya saat ini ketika Bapak (Dahlan Iskan) menjabat sebagai Menteri BUMN, apakah masalah-masalah yang terjadi 2010 ini sudah terselesaikan? Karena permasalahan ini sudah merugikan negara," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dalam kesempatan RDPU ini, dia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kejujuran Dahlan Iskan menyampaikan kepada publik secara terbuka, salah satu kader PKS mencegah terjadinya korupsi di Merpati Nusantara.

“Kami juga tidak menutup mata untuk menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan Pak Dahlan mengungkap siapa yang berhasil mencegah terjadinya penyuapan. Semoga dengan begitu aksinya bermanfaat untuk publik,” tutup Irel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika