REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tak hanya oknum di DPR ataupun BUMN yang saat ini ramai diduga terlibat praktik kongkalikong, tetapi juga staf khusus menteri pun disinyalir melakukan hal serupa.
Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, menyebut ada staf khusus menteri yang berkolaborasi dengan pejabat pemberi izin untuk mempermudah pencairan anggaran.
“Staf khusus menteri yang berkolaborasi dengan pejabat pemberi izin, tidak segan-segan memaksa pejabat agar memberikan izin untuk oknum pemburu rente. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya jual beli surat izin atau jual beli surat rekomendasi,” katanya, Senin (12/11).
Dengan menjual surat izin atau surat rekomendasi, lanjutnya, maka terdapat margin yang cukup besar untuk dibagi-bagi ke oknum partai dan atau pejabat penerbit izin atau surat rekomendasi.
Dipo menyebutkan, ada beberapa staf khusus yang memanfaatkan kedekatannya dengan menteri untuk menekan pejabat eselon I, II dan III. Mereka meminta agar pejabat tersebut mengalokasikan anggaran yang sudah digelembungkan jumlahnya untuk membiayai program atau kegiatan yang sudah diciptakan sendiri.
"Namun terdapat sejumlah pejabat eselon I yang tidak bersedia memenuhi permintaan staf khusus menteri, akhirnya menjadi korban dimutasikan. Bahkan, ada yang sengaja dibuat tidak nyaman sehingga pejabat tersebut mengundurkan diri," katanya.
Dari laporan pegawai negeri sipil (PNS) di tingkat kementerian, Dipo juga mengungkapkan adanya kader partai politik yang disusupkan ke dalam jajaran kementerian.
Mereka ditempatkan sebagai pejabat struktural maupun staf khusus menteri.Mereka merekayasa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang jumlahnya mencapai ratusan miliar. Dari dana itu, pelaku juga membuat pelaksanaan lelang dapat dimenangkan rekanan yang diunggulkan oleh partai atau dirinya sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
