REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH  --  Penataan pedagang kaki lima (PKL) akan segera dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan telah meminta kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUM KMP) DKI Jakarta membeli banyak lokasi kosong di Jakarta.

"Kita sudah minta kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu untuk membeli banyak lokasi, supaya PKL-PKL bisa dimasukan, itu yang kita pengen. Jadi rencana pembangunan pasar dapat segera direalisasikan," ujarnya di Balaikota DKI, Senin (12/11).

Basuki menginginkan pembangunan sebanyak 1.000 pasar. Sehingga nantinya tidak ada kemacetan di jalan-jalan akibat banyaknya trotoar jalan yang sering digunakan untuk pasar tradisional.

"Pembangunan pasar kalau bisa dilakukan dalam skala besar. Bila perlu 1.000 pasar. Tujuannya agar seluruh pedagang di DKI dapat direlokasi. Jadi tumplek blek pasar basah, tidak lagi ada yang di jalan," katanya.

Untuk lahan, Basuki menyarankan bahwa dimana ada lahan kosong maka bisa langsung dibeli. "Baik itu lahan rumah milik orang lain atau di sampingnya ada lahan, ya itu yang dibeli," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas KUM KMP DKI Jakarta, Ratnaningsih, menyatakan Pemerintah Provinsi DKI memang meminta pihaknya untuk mencari lahan kosong. Lahan-lahan tersebut  tentunya juga harus berdekatan dengan lokasi-lokasi pedagang kaki lima yang tidak pada tempatnya.

"Sehingga relokasi yang dilakukan tidak merugikan PKL karena dianggap tempat baru yang disediakan akan sepi pengunjung. Pesan Pak Wagub, kami mesti cari mana yang mau dijual,"katanya.

"Kalau yang sudah padat, pasti warga merasa terganggu. Harus dicarikan solusinya mungkin ada lahan di daerah mereka yang mau dijual, jadi kita harus carikan lokasi untuk pedagang kaki lima," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika