REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Menteri BUMN, Dahlan Iskan diminta harus berani mengambil risiko menyelesaikan polemik pemerasan perusahaan BUMN.

Menurut pengamat politik dari Universitas Jember, Drs Joko Susilo MSi, Dahlan harus membeberkan oknum anggota DPR yang meminta jatah dari BUMN. Soalnya, persoalan tersebut sudah menjadi perhatian publik.

"Gebrakan yang dilakukan Menteri BUMN itu harus mendapat dukungan semua pihak, agar tidak ada lagi perusahaan di BUMN yang menjadi 'sapi perah' bagi oknum anggota DPR," kata pengajar hukum internasional FISIP Unej itu.

Selain itu, lanjut dia, Dahlan bersama pejabat di BUMN harus berani menindaklanjuti dengan melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum dengan bukti yang kuat, agar diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Memang sulit untuk membuktikan kasus suap, namun kalau ada bukti yang kuat maka bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum seperti KPK," selorohnya.

Dahlan menyerahkan daftar berisi delapan nama oknum anggota DPR yang pernah meminta 'upeti' ke BUMN kepada Badan Kehormatan (BK) DPR. Namun, daftar nama delapan oknum DPR yang diserahkan itu bersifat kronologis tentang proses permintaan dan pemberian 'upeti' itu.

Walhasil BK DPR masih merasa perlu memanggil oknum DPR yang dimaksud dan BUMN yang terkait dalam kasus gratifikasi itu untuk mengejar pembuktian. (baca: Dahlan Diminta Berani Bongkar 'Mafia' DPR).

Ikuti Whatsapp Channel Republika