REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, memastikan jika pihaknya tidak menahan notulensi rapat Hambalang untuk diberikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pasalnya, data notulensi tersebut sudah disiapkan oleh pimpinan DPR.

"Saya pastikan tidak (ditahan). Setjen juga (tidak menahan). Memang datanya sudah disiapkan," ujarnya di Gedung Parlemen Jakarta, Jumat (9/11).

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya telah meminta Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR untuk memberikan notulensi rapat yang dibutuhkan BPK secepatnya. Untuk itu, DPR saat ini, menurutnya, sedang menunggu permintaan resmi dari lembaga audit negara tersebut. "Suatu saat BPK meminta, sudah akan diberikan. Sudah disiapkan berbagai data mengenai soal itu,"tambahnya.

Lagipula menurutnya, notulensi yang diminta BPK beradasarkan Rapat yang membahas proyek Hambalang di Sentul, Bogor, Jawa Barat, dilakukan terbuka. Sehingga, kemungkinan informasi yang dibutuhkan BPK untuk audit investigasi Hambalang tahap II ini bersifat pinggiran. "Tak ada yang perlu ditutupi, ini notulensi rapat terbuka juga," kata politikus Golkar ini.

Seperti diketahui, sampai saat ini BPK belum juga mendapatkan notulen rapat Hambalang di DPR. Notulen itu penting untuk mengaudit dugaan korupsi di Hambalang dan sebagai bahan untuk laporan audit invenstigasi tahap II.

Ikuti Whatsapp Channel Republika