REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta mengevaluasi Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Soalnya, Dahlan sudah membaut kegaduhan politik.

Akibatnya hubungan antara legislatif dan eksekutif merenggang. Permintaan itu dilontarkan FPPP DPR RI. "Menurut saya, kalau Pak Dahlan tak sebut sepuluh nama harus ada upaya mengevaluasi. Itu dari saya sebagai anggota Setgab," kata Sekretaris FPPP, Arwani Thomafi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/11).

Arwani menilai jangan sampai kasus Dahlan vs DPR menjadi contoh buruk komunikasi hubungan antarlembaga. "Misal ada satu pejabat menuduh pejabat lain, tapi bukti minta usut sendiri. Ini kan negara hukum," sebutnya.

Permintaan FPPP karena mantan Dirut PLN itu tidak membeberkan bukti menyusul penyebutan dua nama anggota DPR yang disebut-sebut memeras BUMN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika