REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Kementerian Perdagangan membantah apabila kesepakatan impor beras sebesar 100 ribu ton untuk periode Desember 2012 dengan pihak Kamboja dalam hal ini perusahaan Green Trade dan Chamalay Food Co. Ltd telah dicapai.
Menurut Direktur Jenderal Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh, dirinya tidak berwenang untuk menentukan hal itu. "Itu tidak benar. Seolah-seolah saya dan Bulog telah mengadakan pertemuan dengan Kamboja untuk impor," kata Deddy kepada wartawan di Kantor Kementerian Perdagangan, akhir pekan lalu.
Wewenang itu, kata Deddy, berada di tangan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan. Beberapa waktu lalu, beredar kabar Green Trade dan Chamalay Foods Co. disebut-sebut telah sepakat untuk memasukkan 100 ribu ton beras ke Tanah Air Desember mendatang.
Pemasukan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan impor beras satu juta ton pada tingkat Menteri di Kamboja Agustus silam. Menurut Deddy, pertemuan antara pihaknya dengan pihak Kamboja hanyalah courtesy call atau tindak lanjut dari kesepakatan tersebut.
Secara komersil, Deddy menyebut impor beras berada di tangan Bulog. "Bulog telah kontrak 300 ribu ton dengan Vietnam untuk realisasi sampai Desember," tutur Deddy. Lebih lanjut, Deddy menyebut proses pembelian beras terkini berasal dari India sebesar 100 ribu ton.
"Sedangkan dengan yang lain-lain belum," imbuh Deddy. Dengan Thailand, kata Deddy, belum dilakukan follow up mengingat harga yang ditawarkan lebih mahal dibandingkan harga di pasar internasional.
Ke depan, Kementerian Perdagangan telah mengusulkan kepada Bulog akan proses stok beras tidak hanya dilakukan di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri. Harapannya, stok tersebut bisa sewaktu-waktu dijual di luar negeri di samping digunakan untuk keperluan dalam negeri.
"Ini baru wacana. Belum ada rencana dari Bulog," ujar Deddy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika