REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN, Dahlan Iskan diminta 'blak-blakan' saat menghadiri pemanggilan Ketua badan kehormatan (BK) DPR, M Prakoso, Senin (5/11). Keterbukaan Dahlan diperlukan guna mengakhiri polemik sejumlah anggota DPR yang disebut-sebut meminta upeti ke BUMN.

Permintaan itu disampaikan Koordinator BUMN Care, Budi Purnomo Karjodihardjo. Sebab, Dahlan harus menjelaskan persoalan yang sebenarnya agar kabar tersebut tidak simpang siur.

"Kami juga mendorong DPR untuk melaporkan oknum-oknum BUMN yang tidak terpuji, jika ditemukan," katanya di Jakarta, Sabtu (3/11).

Pihaknya, kata Budi, sepakat dengan Ketua BK yang bakal menjatuhkan sanksi tegas jika ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pemerasan yang dilakukan sejumlah anggota DPR.

Tindakan menodong BUMN, kata Budi, tidak bisa dibiarkan. Bahkan harus ditindak hingga ke level Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ikuti Whatsapp Channel Republika