REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan mempertanyakan kinerja Badan Usaha Milik Negara.
Pasalnya, rasio deviden yang dihasilkan BUMN terus menurun dari tahun ke tahun. Di sisi lain, Penyertaan Modal Negara yang disuntikkan dari APBN terus meningkat.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hadi Purnomo, menjelaskan hingga 2007, pemerintah menyuntikkan modal senilai Rp 4,96 triliun.
Jumlah ini terus meningkat selama lima tahun terakhir. Hingga 2011, jumlah PMN yang dilakukan senilai Rp 7,36 triliun. Sebaliknya, rasio deviden atas PMN yang dihasilkan cenderung menurun.
Pada 2007, deviden yang diterima pemerintah senilai Rp 23 triliun atau sekitar 463 persen dari PMN. Sementara pada 2011, deviden naik menjadi Rp 28 triliun atau 380 persen dari PMN. "Penerimaan deviden dibanding penerimaan PMN justru mengalami penurunan," ujar Hadi di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (2/11).
Hadi pun mempertanyakan kinerja BUMN secara nasional sehingga tidak bisa mendatangkan keuntungan bagi negara. Dia mempertanyakan apakah memang ada BUMN yang harus dilepas karena terus merugi dan tidak memenuhi bidang usaha orang banyak.
"Apakah benar BUMN harus dilepas karena terus merugi sementara bidang usaha BUMN tersebut tidak memenuhi bidang usaha orang banyak," tambahnya.
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, menilai fungsi tiap-tiap PMN di masing-masing BUMN berbeda. Menurutnya, ada PMN untuk memenuhi kebutuhan modal, restrukturisasi, juga ada yang untuk menjalankan visi pemerintah. "Jadi macam-macam backgroundnya dan itu nanti bisa dikaji dengan tepat,"jelasnya.
Selain itu, tutur Agus, PMN menjadi agenda pemerintah yang dapat menjaga pertumbuhan ekonomi. Sejak 2011, komitmen pemerintah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan perbaikan infrastruktur.
Akan tetapi, anggaran pemerintah di APBN ternyata tidak cukup. Sehingga, pemerintah pun mengajak BUMN terkait untuk menyesuaikan kerjanya dengan proyek infrastruktur yang sesuai dengan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika