REPUBLIKA.CO.ID,PURWOKERTO--Belasan penjagal dan pedagang daging sapi dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Sokaraja dan RPH Mersi, Kabupaten Banyumas, mogok kerja lantaran terjadi kelangkaan pasokan sapi sejak Lebaran Haji 1433 Hijriah.
Aksi yang dipusatkan di RPH Mersi, Purwokerto, Banyumas, Kamis, mengakibatkan aktivitas di dua RPH tersebut berhenti total. Dalam aksi tersebut, mereka membawa spanduk bertuliskan "Stabilkan Harga Sapi" dan "Buka Keran Impor Sapi Potong untuk Melindungi Pengusaha dan Petani".
Koordinator aksi, Mukti Ali, mengatakan, saat ini terjadi kelangkaan pasokan sapi sehingga daging sapi jarang ditemukan di pasaran. "Dengan kelangkaan sapi hidup untuk disembelih, ini bisa berisiko masuknya daging sapi gelonggongan ke pasar-pasar akibat tidak adanya stok daging," katanya.
Menurut dia, kelangkaan pasokan sapi itu diduga akibat serangan pedagang luar daerah, seperti Jawa Barat dan Jakarta, yang datang ke Banyumas dan berani membeli dengan harga relatif tinggi.
"Kalaupun ada pasokan, harga sangat mahal. Harga sapi hidup melambung dari Rp26 ribu per kilogram menjadi Rp 36 ribu per kilogram karena pedagang luar daerah berani beli dengan harga tinggi," katanya.
Seorang pedagang sapi, Yulianto Setiabudi, mengatakan bahwa kelangkaan tersebut sebenarnya telah terjadi sejak dihentikannya impor sapi yang tidak diimbangi dengan peningkatan stok sapi lokal.
Ia mengatakan bahwa kelangkaan pasokan sapi ini berimbas terhadap pemotongan sapi betina produktif. "Padahal, telah ada peraturan yang melarang pemotongan sapi betina produktif. Namun kenyataannya, banyak sapi betina produktif yang dipotong karena kebutuhan daging meningkat, sedangkan stok sapi tidak ada," katanya.
Sebelum terjadi kelangkaaan, dia mengaku mampu memasok sapi untuk kebutuhan Banyumas sebanyak 20 ekor per hari yang diambil dari Wonosobo dan Muntilan.
Akan tetapi, kata dia, saat ini tidak bisa menyuplai sapi ke wilayah Banyumas karena kelangkaan pasokan.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Sapi dan Daging Banyumas Ridwan meminta pemerintah mengevaluasi program swasembada daging pada tahun 2014. "Pemerintah belum bisa swasembada, tapi sudah dibilang bisa swasembada sapi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika