REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abet Nego Tarigan, menilai ada yang janggal jika Transjakarta memperbanyak atau terus-terusan menggunakan bahan bakar solar.

"Artinya pemerintah tidak ada visi. Dunia internasional, termasuk Indonesia telah mencanangkan program peningkatan kualitas udara perkotaan dari pencemaran udara yang bersumber dari kendaraan bermotor," kata Abet, Senin (29/10).

Persoalan belum ditunjangnya armada bus Transjakarta dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang memadai, menurutnya merupakan permasalahan transisi. Artinya, dampak operasional dan pelayanan Transjakarta terhadap pengguna yang memburuk akibat bus BBG merupakan persoalan yang bisa diselesaikan.

"Itu kan persoalan transisi, bisa diselesaikan kalau pemerintah memang punya visi. Kerugian akibat buruknya kualitas udara itu kan jelas, bandingkan dengan besar investasi yang harus dikeluarkan pemerintah. Kalau mau, pasti bisa," jelasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Abet, memang memiliki kewajiban untuk menuntaskan masalah transportasi di ibu kota. Salah satunya melalui optimalisasi bus Transjakarta sebagai angkutan massal. Namun, keputusan sesaat agar operasional Transjakarta maksimal dengan penggunaan armada berbahan bakar solar merupakan langkah mundur.

"Masalahnya kan jelas, SPBG terbatas. Kondisi realnya karena terbatas, bus terhambat. Tugas pemprov dengan rekanannya seperti Kementerian ESDM untuk mengadakan SPBG. Apapun kendalanya harus diadakan, karena memang dibutuhkan," ungkap Abet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika