REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Ketua DPR RI Marzuki Alie mendukung rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan untuk menyebutkan nama-nama oknum anggota DPR yang meminta upeti ke sejumlah BUMN.

"Saya dukung, agar semuanya jelas, nanti akan dibawa ke Badan Kehormatan DPR," kata Marzuki menjawab wartawan, saat menghadiri peluncuran "Marlborough Institut" di Bengkulu, Senin (29/10). 

Ia menyatakan, persoalan ini perlu dituntaskan sehingga tidak lebih memperburuk citra DPR.

Selaku Ketua DPR, dia sangat mendukung langkah tersebut, namun sebaiknya langsung menunjuk oknum, bukan mengatasnamakan lembaga. "Langsung tunjuk oknumnya, sehingga lembaga negara ini tidak ikut tercoreng," ujar dia pula.

Tuntutan untuk mengungkap nama-nama anggota DPR yang diduga meminta jatah upeti kepada BUMN itu, mencuat setelah muncul surat edaran dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam kepada para menteri dan jajaran di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Surat edaran Nomor 542/Seskab/IX/2012 itu memuat tentang pengawalan APBN 2013-2014 untuk mencegah praktik 'kongkalikong' dalam pengelolaan anggaran negara.

Dalam surat yang tembusannya disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Kepala UKP4, dan Mendagri itu, Seskab menyampaikan bahwa secara nominal dan persentase, besaran APBN sejak tahun 2005 hingga ke persiapan tahun 2013 terus meningkat.

Demikian juga jumlah anggaran yang ditransfer ke daerah dalam upaya pemerintah mempercepat dan memperluas pembangunan di seluruh nusantara.

Setelah surat itu beredar, Dipo Alam mengakui telah menerima pesan singkat dari Dahlan yang menyatakan tentang masih adanya upaya "pemerasan" kepada BUMN oleh oknum-oknum di DPR.

"Berani yakin, berani kalau nanti saya beberkan siapa saja oknum yang minta jatah ke BUMN," kata Dahlan belum lama ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika