REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Persoalan inefisiensi PLN  dinilaibukan salah Menteri BUMN Dahlan Iskan. Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies Marwan Batubara memandang meski Dahlan pernah bertindak sebagai Direktur Utama PLN, persoalan itu muncul karena manajemen energi yang salah dari pemerintah.

"Kalau mau objektif, masalah gas yang didera PLN itu masalah yang sudah menahun," jelasnya saat dihubungi Republika, Selasa (23/10). "Berarti itu kan bukan salah PLN tapi pemerintah,".

Situasi itu, imbuhnya, terjadi bukan tanpa alasan. Ia menilai persoalan minimnya gas yang didapat PLN misalnya adalah hasil dari kelalaian pemerintah dalam melihat kebutuhan gas nasional jangka panjang.

Sejak enam tahun lalu, pemerintah mestinya sudah bisa mengantisipasi potensi biaya yang melonjak karena penggunaan sumber energi primer listrik yang terfokus pada minyak.  "Seharusnya sejak saat itu pula pemerintah mengembangkan sejumlah infrastruktur gas seperti terminal liquified natural gas (LNG)," jelasnya.

Ia pun mengatakan pihak yang harus bertanggung jawab adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).  Memang sejumlah perusahaan yang mengatur pasokan gas ke PLN seperti Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Bukit Asam (PTBA) berada di bawah Kementerian BUMN.

Namun, soal distribusi energi primer berada di tangan kedua lembaga itu. "Karena distribusi gas maupun energi primer lain berada di tangan satu tempat yakni ESDM dan BP Migas," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika