REPUBLIKA.CO.ID,JOGJAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap beberapa kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat.

Presiden saat meresmikan pembukaan Konferensi Internasional Keuangan Mikro di Hotel Sheraton di Yogyakarta, Senin, mengatakan intervensi pemerintah itu diperlukan untuk dipadukan dengan mekanisme pasar yang telah berjalan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat, sehingga ekonomi bisa tumbuh sejalan dengan upaya pengurangan kemiskinan.

Ekonomi pasar, menurut Presiden akan mendorong efektifitas dan efisiensi dalam perekonomian sekaligus juga mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Namun di satu sisi, mekanisme pasar tidak mampu menyebarkan kesejahteraan secara merata, bahkan membuat kesenjangan dan ketimpangan yang semakin lebar antara yang kaya dengan yang miskin.

"Pasar sering tidak bisa ciptakan keadilan, pasar sering meninggalkan mereka yang tertinggal," kata Presiden.

Untuk itu, dibutuhkan intervensi positif oleh pemerintah agar pembangunan berjalan lebih merata dan berkeadilan untuk menolong mereka yang ditinggalkan.

"Keterpaduan antara mekanisme ekonomi, mekanisme pasar, dengan program pemerintah yang memiliki sasaran langsung mengurangfi kemiskinan dan mengurangi pengangguran dan kesenjangan," katanya.

Presiden mengungkapkan, mekanisme keterpaduan ini, kini tengah dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Berbagai program peningkatan kesejahteraan pun dijalankan.

Diantaranya menerapkan program kredit usaha rakyat (KUR) bagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah. Kebijakan KUR telah menuai hasil positif, mampu menurunkan angka kemiskinan hingga sekitar 12 persen dan pengangguran sekitar enam persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika