REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polda Metro Jaya segera membebaskan sepuluh mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) yang ditahan karena dinilai terlibat dalam bentrokan dengan polisi.
IPW juga menuntut agar dilakukan pengusutan atas pemerasan Rp 10 juta yang dilakukan oknum polisi kepada para mahasiswa yang ditahan. "Pemerasan itu adalah tindakan biadab, apalagi dilakukan tarhadap mahasiswa yang sebelumnya sudah dipukuli polisi. Tidak ada alasan bagi polisi menahan mahasiswa demonstran yang sudah mereka pukuli dan diperlakukan secara represif tersebut," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam siaran pers, Ahad (21/10).
Neta menilai dalam mengatasi aksi unjuk rasa di Unpam, polisi tidak bekerja sesuai SOP (Standard of Procedure). Menurutnya, dalam mengendalikan aksi massa, sesuai SOP, polisi menggunakan water canon terlebih dahulu sebelum melepaskan tembakan gas air mata dan peluru karet.
Namun, yang terjadi di Unpam, polisi main hajar. Mahasiswa dipukuli dan ditembaki gas air mata dan peluru karet. Akibatnya, bentrokan tidak terkendali dan sejumlah orang terluka, termasuk polisi.
IPW mengaku prihatin dengan cara-cara Polri menangani demo mahasiswa belakangan ini. "Jika masih menahan kesepuluh mahasiswa tersebut, polisi terkesan sewenang-wenang dan hanya mengedepankan balas dendam," katanya menambahkan.
Padahal aksi protes mahasiswa itu bagian dari penyampaian aspirasi yang seharusnya disikapi polisi dengan profesional, bukan dengan arogan dan represif. Selain itu, dalam berbagai aksi demo sebelumnya, bahkan dalam demo menolak kedatangan Presiden atau wakilnya, mahasiswa yang ditangkapi polisi umumnya dibebaskan setelah dua hari ditahan.
Untuk itu IPW mendesak polisi segera membebaskan sepuluh mahasiswa Unpam. Sebab menahan mahasiswa itu bukanlah tindakan produktif. Justru akan membuat Polri terus menerus dicerca dan akumulasi perlawanan mahasiswa kepada Polri kian meningkat.
IPW mengaitkan kasus bentrokan polisi dengan mahasiswa di Unpam dengan perwira tinggi Polri yang akan terjun dalam pemilihan kepala daerah. Bentrokan dengan polisi, lanjut Neta, akan membuat jenderal-jenderal polisi yang mengikuti Pemilukada, terutama di Jawa Barat akan makin sulit terpilih. Sikap antipati publik melihat arogansi polisi menjadi fakta yang akan mengecewakan para jenderal Polri itu di Pemilukada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
