REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Pengusaha berharap dilantiknya Joko Widodo dan Basuki T Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta bisa memangkas birokrasi di DKI Jakarta.
Anggota Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin, Suharyadi, mengatakan sejauh ini pengusaha selalu mengeluhkan rumitnya perizinan. Jakarta, kata Sharyadi bisa menjadi salah satu barometer rumitnya birokrasi di Indonesia.
Ia mengatakan birokrasi di Indonesia terbilang lama. Hasil survei Bank Dunia menyebutkan proses perizinan di Indonesia sangat lama sehingga membutuhkan biaya tinggi. Di Indonesia, proses perizinan usaha memeperlukabn waktu 31 hari. Sementara, di Malaysia hanya memerlukan waktu 6 hari.
“Kalau bisa dipercepat dan sistem transparan, pungutan bisa dieliminir, akan sangat membantu,” ujar Suharyadi, saat dihubungi, Ahad (15/10).
Rumitnya perizinan ini menurut Suharyadi menghambat persaingan dengan dunia luar karena pengusaha menjadi enggan melakukan ekspansi. Ia mengatakan setidaknya ada beberapa hal yang harus dibenahi agar perekonomian Jakarta menjadi lebih baik.
Selain soal aparat yang diharapkan bisa mempersingkat birokrasi, Jokowi diharapkan perlahan bisa mengurai kemacetan agar pengusaha lebih produktif. “Keluhan pengusaha soal lamanya perizinan. Semakin banyak meja yang dilalui biayanya semakin banyak,” kata dia.
Pengusaha, kata dia bisa memanfaatkan waktu yang selama ini terbuang di jalan karena macet untuk melakukan ekspansi usaha. Pedagang kaki lima yang kerap menyebabkan kemacetan, ia harapkan bisa ditertibkan tanpa menimbulkan huru-hara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika