REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Partai Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Bima Arya, meminta presiden agar segera turun tangan dan menengahi polemik antara KPK dan Polri.

Sebab, menurutnya saat ini ada keraguan dari publik terkait institusi negara yang punya keseriusan untuk memberantas korupsi.

"Sekarang ini ada keraguan di publik bahwa institusi negara seperti Polri punya keseriusan dalam memberantas korupsi, untuk itu presiden harus turun tangan," ujarnya dalam diskusi dengan tema 'korupsi karna kursi' di warung daun Cikini Jakarta, Sabtu (6/10).

Bima menegaskan, presiden perlu didorong untuk mengambil tindakan tegas. Jangan sampai terksean menjadi pembiaran dan tidak mendapat tanggapan apa pun.

"Jadi, saya kira kita betul-betul harus mendorong presiden mengambil sikap pernyataan yang tegas sehingga jangan sampai berkembang bahwa terjadi pembiaran dari kepala negara," tambahnya.

Bima juga meminta presiden membuktikan ucapannya bahwa dia akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Dan hal ini pun telah ditunggu oleh nasyarakat NKRI.

"Sudah saatnya presiden membuktikan ucapannya. Presiden kan pernah bilang ingin memimpin langsung pemberantasan korupsi, nah saat-saat seperti ini kita betul-betul menunggu bagaimana panglima kita akan bersikap," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika