REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Dipo Alam tidak hanya melansir jumlah persetujuan Presiden untuk penyelidikan Pejabat Negara/Anggota legislatif untuk periode 2004-2012. Dalam data terbarunya yang diterima ROL, Selasa (2/10), Dipo juga membeberkan jumlah izin Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan KPK dalam pemeriksaan pejabat negara di rentang waktu yang sama
Dari ketiga jenis izin tersebut, Partai Golkar masih menduduki peringkat tertinggi dalam daftar pejabat negara yang diperiksa.
Golkar berada di peringkat pertama anggota DPRD Provinsi yang terlibat kasus hukum dengan 149 orang atau 34,57 persen. Disusul PDIP dengan 106 orang atau 24,59 persen, kemudian PPP dengan 40 orang atau 9,28 persen. Berturut-turut berikutnya PAN (23 kasus, 5,34 persen), Demokrat (17 kasus, 3,94 persen), PKB (16 kasus, 3,71 persen) dan PKS (10 kasus, 2,32 persen)
Total anggota DPRD Provinsi yang dimintakan izin kepada gubernur untuk diperiksa dalam rentang 2004-2012 adalah 431.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
