REPUBLIKA.CO.ID, MANADO - Wali Kota Manado Vicky Lumentut mengatakan, pemerintah akan melakukan pemeriksaan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) di seluruh wilayah kota, untuk mencegah kegiatan teroris.

"Kami akan membicarakan dengan instansi terkait, dimana setiap lingkungan harus makin mengintensifkan pengawasan dan wajib lapor bagi para tamu," kata Lumentut, di Manado, Rabu (26/9).

Lumentut mengatakan, semua tamu yang datang di tiap lingkungan di Manado, dan tinggal dua kali 24 jam, harus melapor kepada kepala lingkungan dengan menunjukan KTP yang dimilikinya.

"Bahkan semua penduduk di lingkungan, akan didata dan fotocopy KTP harus ada di lingkungan, karena ini adalah bagian dari pencegahan," kata Lumentut.

Ia mengatakan, jika menemukan ada satu orang penduduk yang tak punya KTP akan dimintai keterangan, untuk memastikan yang bersangkutan benar-benar tidak akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan.

Menurut Lumentut, langkah tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat ini, sehingga bisa mencegah aksi-aksi teroris atau upaya untuk menjadi Manado sebagai tempat persembunyian.

Wakil Wali Kota Manado Harley Mangindaan, mengatakan akan mengusulkan agar ada snaksi maupun hadiah bagi para kepala lingkungan yang bisa mengontrol kondisi lingkungannya.

"Kami akan mengusulkan pemberian hadiah bagi yang tahu ada sesuatu yang mencurigakan sekaligus menghukum yang lalai mengawasi lingkungannya," kata Mangindaan.

Dengan langkah ini menurut Mangindaan, maka pemerintah mulai dari atas sampai ujung tombaknya yakni para lurah dan kepala lingkungan, bisa ikut bersama menjaga keamanan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika