REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi keterangan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dalam rapat tim pengawas kasus Bank Century DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (12/9).
Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di Jakarta, mengatakan pihak istana mengapresiasi keterangan Antasari yang menyampaikan bahwa Presiden tidak pernah memimpin rapat yang membahas rencana bailout Century.
"Dari testimoni Pak Antasari tadi sudah jelas bahwa tidak benar bahwa presiden memimpin rapat yang membahas pengucuran bailout bank century," kata Julian.
"Bagaimananapun kami apresiasi apa yang sudah disampaikan pak Antasari. Sudah sangat jelas membantah apa yang dispekulasikan bahwa presiden Yudhoyono memimpin lansung rapat pengucuran bailout Bank Century," kata Julian.
Dengan keterangan itu, katanya, seharusnya permasalahan itu tidak perlu lagi digulirkan atau dibahas tanpa ujung pangkal.
"Ini yang menjadi perhatian kita, setelah penjelasan Pak Antasari, kalau memang terus digulirkan, diangkat, ini sebetulnya apa dan arahnya ke mana. Atau ada unsur kepentingan politik tertentu. Karena kita tidak melihat arahnya untuk kepentingan masyarakat luas, arahnya parsial," bebernya.
Julian menilai justru yang lebih penting saat ini adalah mengejar dan mengembalikan aset negara yang hilang karena kasus korupsi.
"Kita masih perlu mengejar aset yang lebih penting untuk bisa dinikmati bersama masyarakat. Kalau tujuannya pemerintah dan unsur legistlatif memikirkan langkah terbaik atau mempcepat pengembalian aset di luar negeri, itu kita akan bersinergi dan bersemangat. Tapi kalau berputar di sini-sini terus, sementara ini sudah jelas," terangnya.
Ia juga mengatakan bila ada permintaan resmi dari pihak DPR RI mengenai transkrip rapat 9 Oktober 2008 tersebut, maka pihak istana akan menyampaikannya pada DPR RI.
"Kalau memang secara resmi menulis surat kepada presiden untuk minta notulen rapat 9 oktober 2008 berikut rekaman, tentu akan dipenuhi karena ini lembaga (DPR) yang meminta. Dan sebagaimana diketahui bahwa rapat 9 Oktober 2008 itu dihadiri Menko Polhukam, Menko perekonomian ad interim, Mensesneg, Menteri BUMN dan Seskab," tandas Julian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
