REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Kementerian Keuangan akan merekrut 700 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sebagian besar akan ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Bea dan Cukai.

Untuk itu Kementerian Keuangan melakukan tes kompetensi dasar secara serentak di tujuh kota pada Sabtu (8/9), ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudhi Pramadi dalam keterangan pers.

Tes yang merupakan bagian dari rekrutmen pegawai tersebut dilakukan di Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Jayapura serta diikuti 14.078 peserta yang lulus seleksi administrasi.

"Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 150 Tahun 2012," ujar Yudhi.

Seleksi tersebut dipantau langsung oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang mengunjungi salah satu lokasi tes di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Jakarta.

Menkeu dalam pernyataannya mengharapkan rekrutmen pegawai ini akan menghasilkan pegawai yang memiliki kompetensi, ilmu, keahlian, karakter dan integritas yang baik untuk semakin meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan dalam melayani publik.

"Hal tersebut juga didukung dengan prinsip rekrutmen Kementerian Keuangan sejak 1996 yaitu terbuka, transparan, akuntabel, dan bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN)," kata Yudhi.

Yudhi menjelaskan proses seleksi lanjutan setelah tes kompetensi dasar ini adalah tes psikotes, tes kesehatan dan kebugaran serta wawancara (untuk sarjana).

Menurut rencana, rekrutmen tersebut akan menghasilkan 300 orang CPNS Golongan III dan 400 orang Golongan II yang akan diangkat terhitung mulai 1 Desember 2012.

Rekrutmen ini dilakukan sesuai dengan analisis beban kerja (ABK) yang menunjukkan adanya kekurangan pegawai serta adanya sekitar 2.000 orang pegawai Kementerian Keuangan pensiun pada tahun ini.

Penerimaan pegawai baru juga dilakukan berdasarkan hasil benchmarking dengan negara tetangga dan negara maju dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan.

Analisis beban kerja ini telah diselesaikan pada Desember 2011 dan disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika