REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PKS Indra mengatakan dirinya menolak wacana sertifikasi ulama. "Saya mengecam dan menolak konsep sertifikasi ulama," kata Indra melalui pesan singkat telepon genggam di Jakarta, Senin (10/9)

Menurut dia, sebutan atau gelar kiai, ustadz, buya, tuan guru atau sebutan lain bagi ulama adalah gelar yang disematkan masyarakat sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan kepada seseorang yang dinilai dan diakui keilmuan agamanya.

"Gelar tersebut datang dengan sendirinya seiring kealiman seseorang berdasarkan pengakuan masyarakat dan bukan gelar yang diberikan pemerintah," katanya.

Bagaimana mungkin, kata Indra, para ulama harus disertifikasi terlebih dahulu agar bisa ceramah dan mengisi pengajian. Indra menegaskan bahwa tindakan tersebut sebagai upaya pengontrolan atau pembatasan dakwah atau ceramah para ulama dalam bingkai sertifikasi merupakan sebuah konsep dan tindakan dari pemerintah yang otoriterian.

Seperti diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mewacanakan sertifikasi terhadap para da'i dan ulama terkait penanggulangan terorisme.

"Dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi," kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris dalam diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (8/9).

Ikuti Whatsapp Channel Republika