REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR, Marzuki Alie, meminta agar aparat keamanan meningkatkan standar keamanan di lingkungan DPR. Hal ini dimintakannya setelah Badan Nasional Penanggulangan Anti Teror (BNPT) melansir bahwa DPR merupakan salah satu target tindak terorisme.
Menurutnya, meskipun standar pengamanan yang selama ini berlaku di DPR dianggap cukup, namun masuknya lingkungan DPR sebagai salah satu target teroris harus diantisipasi dengan peningkatan standar keamanan oleh aparat.
"Kita percayakan hal itu pada aparat keamanan yang sudah ahli. Tapi, untuk di internal kesekjenan, perlu perbaikan dalam sistem perekrutan petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR yang selama ini dilakukan secara outsourcing. Sebab, cara itu justru membuka peluang masuknya penyusup jika mekanismenya tidak benar," ujar Marzuki dalam pernyataannya di Bangkok, kemarin.
Dia mengakui, penerapan standar keamanan di lingkungan DPR selama ini masih cukup longgar, karena DPR dianggap sebagai rumah rakyat. Dengan demikian, semua orang berpandangan bahwa mereka berhak masuk untuk menyampaikan aspirasi atau sekedar menemui wakilnya.
Oleh karena itu, dia berharap agar masyarakat tidak resisten terhadap rencana pembangunan rumah aspirasi di daerah. Selain untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, rumah aspirasi juga bisa mencegah terjadinya tindakan terorisme di DPR dengan terbatasnya akses masuk ke lingkungan parlemen.
Sebelumnya, Kepala BNPT, Ansyaad Mbai mengungkapkan bahwa DPR menjadi sasaran bom oleh teroris. Hal ini diketahui berdasarkan pengakuan dari tersangka teroris Mujib dan Nain yang ditangkap di Poso bulan Juli yang lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
