REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dalam rangka HUT MPR/DPR ke-67, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menyarankan MPR untuk tidak tergesa-gesa memikirkan amandemen. Sebab, menurutnya hal utama yang harus dilakukan adalah perubahan negara.

"MPR tidak perlu terburu-terburu memikirkan amandemen, tapi, yang utama pikirkan perubahan negara karena itu akan berlaku panjang," ujarnya saat ditemui di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (30/8).

Agung juga meyakini jika fungsi MPR saat ini sudah benar dan telah melakukan kinerjanya dengan baik. Karena, MPR tetap melakukan prosedur pengesahan seperti fungsinya mulai dari perubahan pancasila, pertanggungjawaban Presiden dan lainnya.

"Memang lembaga MPR lebih pada pengesahan, tapi tidak seperti dulu itu tidak benar. Karena, prosedur dan pngesahan tetap di MPR. Bahkan, perubahan Pancasila yah tetap disini," tambahnya.

Dia juga berpendapat, MPR harus menjadikan peringatan HUT ke-67 ini sebagai introspeksi dan pengingat untuk kembali pada UU dan konstitusi. Terlebih, menurut Agung, HUT MPR ini bersamaan dengan HUT konstitusi juga yang dapat dijadikan sebagai semangat negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika