REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan semua pihak untuk tidak menarik keuntungan pribadi dari pembebasan tanah bagi proyek pembangunan fasilitas publik. menjadi perantara sehingga menghambat pembangunan proyek yang dibutuhkan masyarakat.

"Banyak kaum makelar yang menghambat, saya berharap kita tidak tertinggal dari negara lain, kita bisa seperti itu maka pembebasan tanah sukseskan bersama-sama," kata Presiden dalam keterangan pers usia rapat koordinasi bidang perhubungan dan pekerjaan umum di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis (2 sore.

Presiden SBY juga mengajak masyarakat dan semua pihak memudahkan proses pembebasan tanah bagi pembangunan fasilitas umum bila memang rakyat tidak dirugikan dan mendapat ganti rugi yang wajar.

"Saya mengajak semua pihak untuk kepentingan umum, rakyat tidak dirugikan maka mestinya didukung, saya ajak juga pemerintah daerah, termasuk BUMN juga, mana kala ada masalah selesaikan dengan baik, rakyat tidak dirugikan," kata Presiden.

Mengenai perkembangan proyek pembangunan fasilitas umum di sejumlah daerah, Kepala Negara mengatakan dari laporan Menteri Perhubungan dan juga Menteri Pekerjaan Umum, kendala yang dihadapi di masing-masing daerah berbeda.

"Juga dibahas perihal pembebasan lahan, kita banyak sekali merugi karena tidak mudah membebaskan tanah. Kita sudah punya Undang-Undang, Perpres sudah final, piranti lunak ada aturannya, semua itu bisa tidak selesaikan masalah ketika pembebasan lahan tidak berjalan efektif," kata Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika