REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Seratusan massa pendukung bakal calon bupati (balonbup) Kabupaten Tulangbawang (Tuba), berunjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tuba, Rabu (1/7). Mereka mendesak komisioner KPU bekerja secara professional dalam pelaksanaan penetapan balonbup.
Para pendukung balonbup/balonwabup, Franz Agung – Darwis Fauzi (Frada), tak mampu menerobos kantor KPU setempat, karena polisi sejak sepekan lalu telah berjaga di dalam dan luar kantor KPU, terkait konflik menjelang penetapan calon bupati (cabup) pada Jumat (3/8).
Tak bisa berbuat apa-apa selama aksi, ratusan massa Frada terpaksa memblokir jalan yang melintas di depan kantor KPU. Akibatnya, aktivitas masyarakat yang melintas di jalan tersebu terhambat.
Pengunjuk menuding KPUD tidak bekerja professional dan mengecam tindakan aparat kepolisian yang telah mengawal KPU menjelang penetapan cabup dan cawabup. Menurut Hardi, salah seorang pendukung Frada, keputusan KPUD Tuba tidak sesuai dengan keputusan dari KPU Pusat.
“KPU pusat telah merekomendasikan pasangan Frada, tapi KPUD Tuba dan KPUD provinsi, tidak menjalankannya,” ujarnya.
Pilkada Tuba tengah memasuki masa penetapan cabup dan cawabup, setelah melakukan verifikasi dukungan parpol. Pasangan Frada bakal terganjal tidak masuk bursa cabub/cawabup, karena dukungan dari parpol tidak mencukupi. Satu parpol yang sebelumnya mendukung Frada, yakni PPP, pada akhirnya mendukung balonbup/balonwabup lain yakni pasangan Hanan A Razak dan Heri Wardoyo (Handoyo).
Ketua dan komisioner KPUD Tuba tidak terlihat berada di kantornya. Informasi yang diperoleh, Ketua KPUD Tuba, Muhammad Rozi dikabarkan sakit, diduga tertekan dengan banyaknya informasi yang masuk di telepon selulernya berupa ancaman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
