REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Kebijakan pemerintah pusat terkait permintaan para perajin tahu-tempe untuk menurunkan harga kedelai dinilai masih mengambang. Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (KOPTI) DKI Jakarta belum menyepakati apapun dengan pihak pemerintah terkait dipenuhinya permintaan mereka.

Akhir pekan lalu, Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Menkop-UMKM) menggelar pertemuan dengan para pengurus KOPTI DKI Jakarta. Pada pertemuan tersebut hadir pula para importir kedelai. Namun, menurut Ketua KOPTI DKI Jakarta, Suharto pertemuan tersebut tak menghasilkan apapun.

“Percuma saja dipertemukan dengan importir, toh dulu juga pernah seperti ini, tetapi harga tetap saja melambung,” ujar Suharto, Senin (30/7). Pernyataan pemerintah pun dinilai hanya sebagai angin segar saja. Belum adanya surat kesepakatan maupun surat resmi dari pemerintah hingga hari ini dinilai masih menggantungkan keadaan mereka.

Pengurus KOPTI Jakarta Barat, Handoko, juga menyayangkan belum terealisasinya pernyataan pemerintah mengenai dihapuskannya bea masuk, memfungsikan kembali Bulog maupun memberikan kewenangan KOPTI untuk mengimpor langsung kedelai dari Amerika. “Padahal kami telah siap untuk mendukung pemerintah mengatur tata niaga kedelai,” ujar Handoko.

Menurut Suharto, kemungkinan pada Selasa (31/7) akan disepakati solusi yang terbaik untuk perajin tahu tempe dengan Kementerian Perdagangan. Dia berharap kesepakatan ini akan memihak para perajin tahu-tempe. Terkait dengan kesepakatan tersebut, dirinya pun akan membuat surat permohonan kepada Presiden agar kesepakatan yang telah disetujui segera direalisasikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika