REPUBLIKA.CO.ID, MALANG---Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, tahun ini tidak mendapatkan jatah (kuota) dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Wahyu Santoso, mengatakan, hal itu berbeda dengan Pemprov Jatim maupun Pemkot Surabaya yang tetap mendapatkan jatah, sehingga bisa membuka lowongan CPNS sesuai kebutuhan.

"Padahal Pemkot Malang sangat membutuhkan pegawai baru untuk golongan satu dan dua, namun formasi untuk golongan tersebut tidak ada," tegasnya.

Menurut dia, pegawai golongan satu dan dua tersebut untuk mengisi posisi tenaga kebersihan dan tenaga jaga kantor. Namun, karena tahun ini tidak ada formasi baru untuk golongan itu, Pemkot Malang tidak melakukan perekrutan CPNS.

Karena tidak ada kuota tersebut, katanya, saat ini Pemkot Malang fokus pada proses pengangkatan pegawai honorer kategori dua (K2) yang digaji oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) non-APBD dan APBN.

Ia mengemukakan, jumlah pegawai honorer kategori dua yang masih tersisa saat ini mencapai 1.112 orang yang tersebar di sejumlah SKPD. Pengangkatan honorer K2 tersebut dilakukan secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.

Menyinggung kapan rekrutmen CPNS melalui jalur umum di Pemkot Malang dilaksanakan, Wahyu mengaku belum tahu, sebab semuanya ditangani pusat. "Sampai saat ini kami belum menerima pemberitahuan, kapan Kota Malang mendapatkan jatah rekrutmen," ujarnya.

PNS yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya rata-rata mencapai 300-400 orang. Dan, saat ini Pemkot Malang diperkirakan masih kekurangan PNS lebih dari seribu orang. "Sebelum ada kebijakan moratorium CPNS, kami selalu mengajukan kuota sekitar seribu orang, sesuai dengan kebutuhan kami," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika