REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menilai, upaya pencitraan yang dibangun Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, akan terkendala persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lampau. Terlebih lagi, kata IKOHI, masalah itu belum tuntas hingga saat ini.
"Prabowo masih punya banyak utang di masa lalu yang belum terselesaikan dan tentunya akan sulit untuk memberikan tanggung jawab baru kepadanya di masa-masa mendatang," ujar Ketua IKOHI, Mugiyanto, di Jakarta, Kamis (26/7).
Menurut dia, berbagai persoalan pelanggaran HAM di masa lalu yang diduga melibatkan Prabowo itu tentunya harus dituntaskan terlebih dahulu secara politik dan hukum. Hal itu perlu dilakukan, sebelum ia mempromosikan seseorang menjadi cagub dan cawagub di DKI atau bahkan mencalonkan diri di Pilpres 2014.
Lebih lanjut Mugiyanto menuturkan bahwa ingatan masyarakat, khususnya orang-orang dan keluarga korban pelanggaran HAM di masa lalu, tidak mudah untuk melupakan trauma yang mereka alami itu. "Saya sendiri pernah menjadi salah satu korban penculikan di tahun 1998 dan tentunya masih ada trauma itu," ujarnya.
Pengamat politik, Arbi Sanit, berpendapat bahwa masyarakat Indonesia memang punya kecenderungan pelupa pada dosa-dosa masa lalu tokoh-tokoh yang saat ini ingin maju dalam pemilihan. Namun, dalam penilaian Arbi Sanit, upaya tokoh Partai Gerindra memoles citranya di masyarakat itu belum sepenuhnya berhasil dan salah satu buktinya adalah di pemilu dan pilpres 2009 yang lalu.
Dijelaskannya bahwa dalam dua agenda demokrasi nasional itu, Gerindra kurang maksimal dalam perolehan suara dan pencalonan Prabowo sebagai wakil presiden yang mendampingi Megawati juga telah gagal. Dalam konteks pilkada DKI, menurut Arbi, Prabowo berupaya memoles citra dirinya dengan mengampanyekan pencalonan sepasang tokoh yang potensi berhasilnya tinggi, yakni Jokowi-Ahok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
