REPUBLIKA.CO.ID, BANGKALAN -- Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya negara. Dia juga ingin memastikan tidak terjadi kebocoran anggaran yang dapat menghambat pembangunan nasional.

Prabowo menegaskan, langkah pemerintah dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya di kawasan hutan lindung terus dilakukan. Termasuk mengambil kembali penguasaan atas lahan perkebunan kelapa sawit yang melanggar aturan serta menindak pertambangan tanpa izin.

"Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai peraturan. Yang bikin kebun di hutan lindung, yang memalsukan laporan, kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin," kata Prabowo.

Informasi itu disampaikan Prabowo dalam Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang diselenggarakan di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Ribuan ulama hadir dalam momen tersebut.

Prabowo menilai, pengawasan terhadap sumber daya alam harus diperkuat karena negara memiliki kekayaan yang besar. "Jadi memang usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat-sangat kaya," katanya.

Prabowo menekankan, pemerintah terus berupaya menghentikan berbagai bentuk kebocoran yang menyebabkan potensi penerimaan negara tidak optimal. RI 1 menyebut, langkah itu menjadi salah satu fokus utama pemerintah yang dipimpinnya.

"Begitu banyak uang kita menguap, hilang, dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik, untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini," ujar Prabowo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika