REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR, Marwan Ja'far berpendapat anggaran infrastruktur idealnya mencapai Rp300 triliun per tahun mengingat peran penting infrastruktur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Kami terus mendorong peningkatan anggaran infrastruktur, dan Alhamdulillah tiap tahun ada kenaikkan 2-3 persen," kata Marwan Ja'far di Jakarta, Jumat.
Marwan menuturkan keterbatasan anggaran pemerintah menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur hanya Rp75 triliun, padahal idealnya senilai Rp300 triliun per tahun.
Menurut dia, untuk menyiasati keterbatasan anggaran itu, dibuat skema kerjasama pemerintah swasta (KSP) yang memberikan ruang kepada pihak swasta untuk berpartisipasi didalamnya.
Sektor perbankan, ujarnya, didorong untuk berpartisipasi juga dalam kemudahan pemberian pinjaman.
"Pembangunan infrastruktur akan berdampak pada pengurangan pengangguran, konektisitas antar daerah untuk memperlancar arus barang dan jasa untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi," kata anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Marwan mengatakan agar semua ini berjalan diperlukan kemauan politik dari pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur ini harus jadi titik tekan dalam skala prioritas.
Ia juga meminta pemerintah untuk memperkuat masalah perencanaan pembangunan infrastruktur secara matang sehingga tepat sasaran.
Sementara itu anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura, Saleh Husin mengatakan salah satu hambatan belum maksimalnya pembangunan infrastruktur adalah terkait administrasi anggaran.
"Kami tidak menyalahkan Kementerian Keuangan. Namun proses di lapangan, kementerian terkait harus memantau agar para petugas menjalankan tugas sesuai aturan dan waktu yang telah ditetapkan," kata Saleh Husin.
Masalah pembebasan lahan, menurutnya, juga menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Menurut dia, pemerintah harus berhati-hati dalam proses pembebasan lahan.
"Pembebasan lahan untuk jalan tol yang diminta pengusaha adalah jalan yang bisa dilalui truk-truk kontainer," ujarnya.
Saleh menyarankan agar pemerintah melakukan dialog secara persuasif untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak terjadi pertentangan di masyarakat dan juga pembangunan infrastruktur tetap berjalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
