REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan terus mewujudkan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Itu terutama di wilayah pedesaan di seluruh Indonesia.
"Program bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak yang mencakup kesehatan, pendidikan, partisipasi dan perlindungan terutama di pedesaan yang masih minim sosialisasi dan informasi," kata Deputi Gender dan Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA), Wahyu Hartomo, di Jakarta.
Wahyu menjelaskan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Semuanya terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
Menurut Wahyu, tujuan KLA sesuai dengan peraturan menteri negara (Permen) Pemberdayaan Perempuan nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
"Program ini disambut antusias oleh seluruh bupati dan walikota yang terlibat. Mereka tengah menyusun perda-perda yang terkait dengan sistem pembangunan kabupaten/kota yang berbasis pemenuhan hak- hak anak," katanya.
Pada tahun ini, sistem KLA yang telah berjalan selama enam tahun tersebut lebih berintegrasi dan holistik. Itu artinya KLA berkaitan satu sama lain antarbidang dan dilakukan secara menyeluruh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
