REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Direktur Operasional Yayasan Dopalak Indonesia Bobby Marjan mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus serius mengungkap korupsi yang melibatkan pejabat dan pengusaha di daerah khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.
"Terutama di Buol dan Tolitoli dimana dua daerah ini memiliki potensi yang besar di bidang perkebunan khususnya kelapa sawit," kata Bobby Mardjan dalam siaran persnya, Rabu.
Bobby mengatakan hal tersebut terkait dengan ditangkapnya seorang pengusaha sawit di Buol pada Selasa (26/6) oleh KPK yang diduga menyuap pejabat di daerah itu terkait dengan izin perkebunan.
Dia mengatakan, Yayasan Dopalak Indonesia yang berkantor di Kabupaten Tolitoli sudah lama konsentrasi dalam isu-isu penyelamatan lingkungan, korupsi dan masalah sosial, melihat besarnya potensi suap khususnya dalam memperoleh izin usaha perkebunan.
"Salah satu cara paling ampuh dalam memuluskan izin usaha di sektor perkebunan adalah suap. Ini yang perlu diwaspadai," kata Bobby.
Dia mengatakan tertangkapnya salah seorang pengusaha kelapa sawit di Kabupaten Buol oleh KPK merupakan bukti bahwa pengusaha dalam menjalankan bisnisnya tidak terlepas dari proses suap-menyuap dalam memuluskan usahanya.
Bobby mengatakan di Buol dan Tolitoli merupakan daerah pengembangan perkebunan sawit yang potensial karena didukung oleh iklim, letak geografis, curah hujan dan dukungan sosial masyaratnya.
Di Tolitoli, belum lama ini telah dikeluarkan izin untuk 20 ribu hektare lahan perkebunan sawit yang tersebar di tiga kecamatan. Sementara di Buol, perkebunan sawit di daerah berbatasan dengan Provinsi Gorontalo itu aktivitas perkebunan sawit sudah berlangsung tahun 1990-an.
"Olehnya Yayasan Dopalak Indonesia menyatakan menolak segala bentuk eksploitasi terhadap lingkungan hidup baik itu di sektor perkebunan maupun pertambangan yang tidak mendapat pengawasan serius dari pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya," kata Bobby.
Selain merusak lingkungan hidup pengelolaan lingkungan yang tidak mendapat pengawasan ketat juga sangat berpotensi terjadinya praktik korupsi dan kolusi.
Dia mengatakan selain praktik suap, pejabat juga berpotensi berkolusi bersama pengusaha dengan cara meminta sebagian saham ataupun lahan untuk kepentingan pribadi pejabat berwenang.
Bobby mengatakan, masyarakat harus memberikan dukungannya kepada KPK untuk mengusut tuntas praktik korupsi di daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika