REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pembagian kondom oleh Kementrian Kesehatan kepada remaja sama saja melegalkan pergaulan bebas di kalangan remaja. Buntutnya, kebijakan itu seolah melegalkan perbuatan yang melanggar norma agama.
"Pembagian kondom melegitimasi pergaulan bebas," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung kepada wartawan, Senin (25/6), di gedung DPR.
Pramono menyatakan pembagian kondom secara bebas bukanlah tindakan yang bijaksana. Sebab, masih banyak cara untuk mengurangi penyebaran virus HIV/Aids.
Pramono menyatakan upaya menghindari HIV/Aids melalui penyebaran kondom bisa dilakukan secara terstruktur melalui lembaga-lembaga kesehatan, seperti: pelayanan rumah sakit dan Puskesmas.
Sementara itu, anggota DPR Komisi IX Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatullah menyatakan cara yang dilakukan Kemenkes dalam menanggulangi virus HIV/Aids sama seperti yang dilakukan negara-negara asing. Dia mengkhawatirkan adanya kepentingan ekonomi asing yang bermain dalam kebijakan ini.
"Anggarannya 25,2 miliar. Jangan sampai untuk kondom saja, Kemenkes mengadakannya dari perusahaan asing," katanya.
Poempida menyatakan pemerintah harus mengampanyekan pendidikan moral secara terintegrasi kepada generasi muda. Cara ini menurutnya lebih baik ketimbang membagi-bagikan kondom.
"Libatkan lintas kementerian seperti Kemendikbud, Kemenpora, Kemenkes, dan Kemenag," ujarnya.
Pembangunan moral dan ahlak tidaklah mudah. Butuh kerja keras dan waktu yang panjang. Karena itu Poempida menyatakan pentingnya perencanaan dan konsitensi untuk mencapai keberhasilan.
Energi berlebih pada remaja menurut Poempida harus difasilitasi negara lewat aktifitas positif seperti kreatifitas seni, iptek dan olah raga. Selain itu Kemenkominfo juga perlu memperketat tontonan-tontonan yang terlalu vulgar dan berbau seks bebas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika