REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta ada regulasi yang mengatur penjualan kondom sehingga alat kontrasepsi itu tidak dapat diakses anak-anak dan remaja.
"Perlu langkah-langkah pembatasan peredaran kondom yang selama ini dijajakan secara bebas," kata Wakil Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh di Jakarta, Jumat (22/6).
Niam mengaku prihatin kondom dijual secara bebas di minimarket sehingga tidak menutup kemungkinan pembelinya adalah anak-anak dan remaja.
"Pemberian akses kondom pada anak, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan, adalah bertentangan dengan prinsip perlindungan anak," katanya.
Niam mengatakan, sebagaimana halnya rokok, minuman beralkohol dan lain-lain yang peredarannya harus terbatas, maka alat kontrasepsi, termasuk kondom, harus mendapat perlakuan serupa.
"Tidak boleh diakses anak-anak untuk menjamin perlindungan anak," katanya. Dikatakannya, kemudahan anak mengakses kondom akan mendorong terjadinya hubungan seks di luar nikah.
"UU Perlindungan Anak menegaskan larangan perkawinan usia anak-anak. Padahal perkawinan itu pada dasarnya legal. Kalau yang legal saja untuk anak-anak dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang, apalagi hubungan seks bebas," katanya.
Lebih lanjut Niam mengatakan, penjualan alat kontrasepsi semestinya dibatasi hanya untuk orang-orang yang secara sah dapat menggunakannya, yaitu orang yang sudah terikat perkawinan yang sah.
Oleh karena itu, Niam mengaku terkejut dengan wacana bagi-bagi kondom gratis oleh Kementerian Kesehatan yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran virus HIV/AIDS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
