REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi X DPR meminta agar para pemuda yang terhimpun dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menghilangkan budaya perpecahan, sehingga masa depan Indonesia tidak ikut pecah dan tidak menentu.
''Pemuda sebagai generasi harapan bangsa tidak boleh terus ada dalam perpecahan sebagaimana dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam tubuh KNPI," ujar Anggota Komisi X DPR Habib Jamal Azis, di Jakarta, Rabu (20/6). Dualisme KNPI menjadikan agenda besar membangun masa depan bangsa ikut kacau. Pemuda yang seharusnya menjadi masa depan bangsa justru menjadi masalah.
Politikus Partai Hanura ini menambahkan, kisruh tentang kepengurusan KNPI memang harus didudukkan pada porsi yang benar, sehingga diketahui siapa yang benar secara hukum dan siapa yang salah.
Dualisme adalah hal yang lumrah asalkan kedua kubu punya itikad mencari solusi untuk bersatu kembali. "Komisi X DPR akan memanggil Kemenpora soal ini, agar kementerian yang bertugas mengurus masalah kepemudaan tidak lepas tangan,? tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum KNPI kubu penyempurnaan, Akbar Zulfakar, mengatakan dualisme di tubuh KNPI memang harus diselesaikan dengan lebih berbudaya dan dengan cara-cara pemuda.
Dia juga mengingatkan bahwa dualisme kepengurusan KNPI tak semestinya direcoki oleh Kemenpora, karena masalah ini murni akibat adanya penyelewengan terhadap peraturan internal KNPI. "Kami meminta kepada Menpora untuk mencabut surat dukungan kepada KNPI Taufan. Dan ini juga tidak elok ketika harus dibawa keranah hukum," tegasnya.
Sejumlah anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar kongres XIII yang diklaim sebagai penyempurnaan. Kongres digelar di Hotel Blue Sky Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, Jumat (30/3).
Kongres itu menetapkan Akbar Zulfakar sebagai Ketua Umum KNPI. Hal itu pun langsung menimbulkan dualisme kepemimpinan di tubuh KNPI. Sebab, seperti diketahui, saat ini Ketua Umum DPP KNPI dipegang oleh Taufan Eko Nugroho Rotorasiko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
