REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) mensinyalir adanya upaya dari sejumlah elit Polri untuk mengintensifkan peranan Densus 88 di Papua dalam mengusut persoalan keamanan di Papua. Hal ini ditandai dengan adanya indikasi untuk menjadikan Ketua BNPT Irjen Tito Karnavian sebagai Kapolda Papua.
"IPW dengan tegas menolak upaya elit Polri untuk mengintensifkan Densus 88 di Papua. Sebab persoalan Papua bukanlah masalah terorisme, tapi masalah kesenjangan sosial ekonomi yang berkepanjangan," jelas Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Senin (18/6).
Jika gagasan itu dilaksanakan, jelas Neta, Papua dikhawatirkan menjadi Daerah Operasi Densus 88. Artinya, akan terjadi penanganan keamanan dengan pola represif yang mengedepankan penggunaan senjata.
"Padahal yang dibutuhkan Papua saat ini adalah pola-pola penanganan yang persuasif, dialogis, dan pendekatan sosial. Polri harus mengedepankan dan memaksimalkan peranan Bimas dan intelijen untuk melakukan deteksi dini dan antisipasi situasi," tegas Neta.
Jika Polri memaksimalkan Densus 88 dan Papua dijadikan Daerah Operasi Densus, IPW khawatir akan terjadi perlawanan sengit dari rakyat Papua. Sehingga dikhawatirkan bisa berubah menjadi era Daerah Operasi Militer Timtim versi baru di Bumi Cendrawasih itu.
Situasi ini, lanjut Neta, bukan mustahil akan dimanfaatkan pihak asing untuk memberi dukungan maksimal pada potensi kekuatan separatis di Papua. Ujung-ujungnya, Papua akan lepas dari NKRI seperti era Timtim.
"IPW sepakat Kapolda Papua sekarang harus diganti, tapi dicarikan figur yang mampu mengkonsolidasikan kepolisian Papua, memaksimalkan Bimas dan intelijen serta aktif membangun dialog dengan masyarakat Papua," pinta Neta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
