REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG -- Agenda Reformasi yang digulirkan pada tahun 1998 telah berhasil, terutama di bidang politik. Namun di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat belum merata.
Hal tersebut diungkapkan Rusli Halim Fadli, ketua umum DPP Penegak Amanat Reformasi Rakyat (PARRA) Indonesia dalam acara Pelantikan DPW PARRA Indonesia Provinsi Lampung.
“Sejak bergulirnya reformasi yang diprakarsai oleh Amien Rais yang juga pendiri Partai Amanat Nasional, agenda–agenda di bidang politik telah banyak kita temui hasilnya seperti soal pembatasan periode Presiden RI, Pemilihan Presiden secara langsung, distribusi kekuasaan Presiden ke lembaga–lembaga tinggi negara dan masih banyak keberhasilan di bidang politik lainnya,” ujar Rusli Halim.
Pertumbuhan ekonomi RI pun sebenarnya relatif stabil yaitu antara 6–7 persen. Pendapatan per kapita saat reformasi adalah 300 Dolar AS per tahun, namun saat ini pendapatan per kapita RI meningkat menjadi 3.542 dolar AS.
Menurut Rusli Halim, untuk menjadi negara yang demokratis dibutuhkan minimal pendapatan perkapita 4.000 dolar AS. ''Data itu menggambarkan bahwa Indonesia menuju negara demokrasi yang berhasil di bidang politik dan ekonomi,'' papar Rusli Halim.
Rusli menambahkan, penghargaan internasional kepada Menko perekonomian RI, Hatta Rajasa di bidang Kebijakan Publik (Public Policy Award) dari Asia Society terkait pembentukan Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menjadi rencana induk pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2011-2025 memperkuat indikator bahwa Indonesia menuju negara yang berhasil.
Mantan ketua umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu menambahkan bahwa Indonesia memiliki daratan yang terhampar luas dari Aceh hingga Papua. Untuk memeratakan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan, kata dia, dibutuhkan rencana yang memiliki efek jangka pendek, menengah, hingga panjang.
''Program MP3EI adalah program yang tepat untuk menjawab kebutuhan itu,'' ujarnya. Program yang disampaikan oleh Menko Perekomoian RI, Hatta Rajasa ini adalah program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Lewat program itu, kata Rusli Halim, angka pengangguran akan turun dan pembangunan infrastruktur akan merata dari Aceh hingga Papua.
“Sehingga cita–cita bangsa Indonesia yang tertuang pada sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera terealisasi dan kita nikmati bersama sebagai bangsa yang besar,” papar Rusli Halim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika