REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat, I Gede Pasek Suardika menyatakan partainya tak tersandera kasus korupsi Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Alasannya, ia menilai Hambalang sebagai kasus lama yang telah ada sebelum Demokrat berdiri.
"Hambalang ini kalau dilihat historisnya, ada sebelum SBY jadi presiden. Siapa presiden waktu itu, dan belum ada Kemenpora. Itu masih di Dirjen Olahraga di Depdiknas. Nah siapa menteri waktu itu?" tanya dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/5).
Sebelumnya, Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul meminta kader yang terkait dengan kasus Hambalang agar mundur. Hal itu harus dilakukan jika memang kader tersebut masih sayang dengan Demokrat.
Menurutnya, penetapan lokasi di Hambalang sudah dilakukan sejak Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Yaitu sejak Mei 2004 dengan menggunakan APBN 2004. Adiyaksa Dault dan Andi Mallarangeng yang kemudian menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dianggapnya hanya melanjutkan lokasi yang sudah dipilih.
"Zaman Adyaksa belum berjalan itu. Kenapa, karena dananya belum berjalan. Sertifikatnya belum selesai. Karena masalah tanah di situ belum selesai. Zaman Andi ini selesai, otomatis sertifikat selesai," sebut politisi asal Bali itu.
Dikatakannya, ada cara berpikir konspiratif dan menuduh yang meracuni masyarakat. Yaitu, terkait dengan perubahan konsep pembangunan pada dua era Menpora. Padahal perubahan konsep itu diakuinya sudah mendapat persetujuan DPR. Pasek pun meminta agar jangan mengaitkan masalah ini dengan partai. "Ini jauh sekali," ujar Ketua Komisi III DPR tersebut.
Pasek juga mengaku pernah ikut membahas anggaran mengenai Hambalang ketika masih di Komisi X. yaitu bersamaan dengan pembahasan wisma atlet di Palembang. Karenanya, ia mempertanyakan anggota Komisi X yang mengaku tak pernah melakukan pembahasan anggaran Hambalang.
Hanya saja ia mengakui tidak tahu apakah prosesnya secara multiyears (tahun jamak) atau single. "Usulan anggarannya ada. Sempat dibahas di Komisi X. Saya tidak tahu mulityears atau apa. Tapi pembahasan anggarannya ada. Silakan buka dokumennya. Di situ ada usulan Hambalang, Sea Games juga ada," pungkas politisi yang pernah menjadi wartawan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika