REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Wakil Ketua DPR, Pramono Anung menduga ada sesuatu yang ganjil di pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Indikatornya, perbedaan persepsi di masalah anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

‘’Dalam penganggaran sudah ada kejanggalan dan kemudian pelaksanaan ada kejanggalan. Ini menimbulkan banyak pertanyaan,’’ katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/5). Di pengadaan anggaran, Pramono mempertanyakan ketidaktahuan Komisi X DPR terkait status pembangunan yang multiyears (tahun jamak). Apalagi, DPR memilliki hak konstitusi untuk menangani anggaran.

Makanya, keputusan anggaran diterapkan dengan tahun jamak, tentu tetap harus dengan persetujuan DPR. Tak bisa hanya diputuskan sepihak oleh pemerintah. ‘’Apa pun yang menyangkut hak budget termasuk penggunaan pengawasan dan sebagainya itu dilakukan bersama-sama dengan pemerintah dan DPR. Hanya pelaksaannya ada di pemerintah. Tetapi terhadap kebijakan itu menjadi tanggung jawab bersama,’’ ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Terkait dengan proses pembangunan pun kemudian ada masalah. Antara lain, terkait dengan perbedaan pernyataan antara dua Menpora, yaitu Adyaksa Dault dan Andi Mallarangeng. Adyaksa, ujar dia, mengatakan pembangunan hanya untuk sekolah. Sementara Andi menyatakan ide mengembangkan menjadi P3SON dicetuskan oleh Adyaksa.  

‘’Ini yang perlu di-clear-kan. Siapa sebenarnya yang paling berkeinginan dan bertanggung jawab persoalan pembangunan Hambalang,’’ lanjut dia. Masalah lainnya juga terkait dengan amblasnya bangunan yang tengah diproses. Padahal, proses pengerjaannya sudah melibatkan dua perusahaan BUMN yang memang berpengalaman dalam konstruksi, yaitu Adikarya dan Wika.

Ikuti Whatsapp Channel Republika