REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku belum puas mengenai hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2011. "Saya sebenarnya sudah gembira dari tahun ke tahun ada kemajuan, meski saya belum puas betul karena kita masih bisa berbuat lebih baik lagi," katanya saat menerima pimpinan BPK untuk LHP LKPP di Istana Negara, Rabu (30/5).

Dalam laporan yang diterima Presiden SBY, BPK menyampaikan adanya 67 Kementerian/ Lembaga yang sudah berstatus wajar tanpa pengecualian,18 kementerian/ lembaga yang masih wajar tanpa pengecualian, dan ada 2 kementerian/ lembaga yang berstatus disclaimer.

Ia pun meminta kepada kementerian/ lembaga yang masih mendapatkan predikat disclaimer untuk melakukan upaya lebih dalam kurun waktu enam bulan hingga satu tahun. "Saya sudah tahu kira-kira disclaimer itu terjadi. Lakukan upaya syukur-syukur dalam 6 bulan sampai satu tahun itu bisa dibereskan," katanya.

Ia mengharapkan dengan upaya lebih yang harus dilakukan kementerian/ lembaga yang bersangkutan, maka akan menjadi lebih baik dan naik predikat. Misalnya disclaimer naik ke wajar dengan pengecualian dan suatu saat menjadi wajar tanpa pengecualian.

Presiden SBY mengatakan setiap uang negara harus dipertanggungjawabkan dan dipakai dengan benar. Menurutnya, hal itu merupakan keharusan bahkan prasyarat untuk tata pemerintahan yang baik. "Satu pun kalau itu uang negara harus dapat kita pertanggungjawabkan," katanya.

Ia pun meminta agar jajarannya melakukan tiga hal. Pertama memastikan pendapatan negara bisa optimal dan tidak tercecer. Jangan sampai ada pendapatan yang mestinya masuk ke negara tetapi tidak ada. Kedua, pembelanjaan juga harus benar dan optimal. Ketiga, cegah penyimpangan dan inefisiensi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika